TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menanggapi dukungan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko "Jokowi" Widodo untuk maju sebagai calon presiden (Capres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 ini.
Anggota DPR Fraksi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi dukungan yang disampaikan KIB terhadap salah satu kader terbaik PDI-Perjuangan, yakni Jokowi.
Eva katakan, masyarakat boleh mengekspresikan kehendak dan aspirasinya. Tapi, sambungnya, tentu supaya efektif maka sesuai mekanisme yang ada.
Dalam UU Pemilu, jelas dia, pencapresan hanya bisa dilakukan oleh partai, sehingga siapapun tidak bisa mencapreskan kalau tidak mewakili parpol. Sementara, satu-satunya peluang Jokowi maju adalah melalui PDI-Perjuangan karena dia kader Partai.
Sedangkan mekanisme pencapresan di internal PDIP adalah menjadi wewenang prerogratif Ketua Umum Megawati Soekarniputri. Sehingga, aspirasi masyarakat luas parpol harus dikanalisasi ke PDIP terutama Ketua umum.
"Ketum akan mempertimbangkan semua masukan baik internal maupun eksternal dan tentu demi kebaikan PDIP dan bangsa bukan demi seseorang kader yg semuanya hanya petugas partai," jelas Eva, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (16/2/2014).
Sebelumnya, Reinhard Parapat, ketua KIB mengatakan KIB setidaknya memiliki 2 juta anggota, yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Di Jakarta kata dia KIB memiliki posko di setiap kelurahan, dan jumlah relawannya mencapai sekitar 2.600 orang.
"KIB sejak Pilkada sudah mendukung Jokowi. Sekarang kita mendukung Jokowi untuk menjadi presiden. Banyak dukungan dari teman-teman di daerah untuk mendukung Jokowi, akhirnya terkumpul sekitar dua juta anggota," katanya.
Reinhard menegaskan dukungan kepada Jokowi adalah murni aspirasi masyarakat yang berharap Jokowi bisa membenahi Indonesia.
Ia secara pribadi mendukung Jokowi karena menurutnya Jokowi sudah sukses menangani Jakarta, salah satunya permasalahan banjir, sehingga menurutnya akan lebih baik Jokowi maju sebagai presiden.
"Kalau jadi Presiden, tentunya kordinasi pemerintah pusat dan pemprov DKI akan semakin harmonis, masalah Jakarta akan semakin bisa ditangani," katanya.
Sayangnya Jokowi yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu belum ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
"Kalau partai tidak menunjuk Jokowi, kita paksa partai. Kalau Jokowi jadi Wakil Presiden, kita tidak dukung," tandasnya.
Comments
Post a Comment
Thank You
Admin.